Kakanwil Kemenkumham Jateng Buka Rakernis Pemsyarakatan Tahun 2024, Tegaskan Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan

Kakanwil Kemenkumham Jateng Buka Rakernis Pemasyarakatan Tahun 2024, Tegaskan Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan

Baca juga: Kapolsek Moyo Hilir melaksanakan giat Pembinaan Dan Penyuluhan Hukum di SMPN 1 Moyo

KABUPATEN SEMARANG - Negara wajib memenuhi hak-hak bagi setiap warganya tak terkecuali bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan Tahun 2024, di The Wujil Resort and Conventions Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (20/02).

Baca juga: Peduli Pendidikan, Babinsa Koramil 1710-02/Timika Laksanakan Komsos Ke SD Mandiri Jaya

Kegiatan tersebut mengundang narasumber yakni Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restoratif Pemasyarakatan Pujo Harinto, dan Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Erwedi Supriyatno.

Baca juga: Sidang Promosi Doktor, H Mulyadi: Saya Terus Mencoba Hidup Lebih Baik

Tampak hadir pada kesempatan itu Kadiv Pemasyarakatan Kadiyono, Kadiv Administrasi Hajrianor, Kadiv Keimigrasian Is Edy Eko Putranto, dan seluruh Keoala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Tengah.

Pada kegiatan yang mengambil tema "Percepatan Rencana Aksi Dalam Rangka Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan" itu, Kakanwil menyatakan bahwa WBP dan Andikpas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Baca juga: Bonus Demografi, Anies Baswedan: Kualitas Manusia Indonesia Harus Ditingkatkan Terus Menerus

"Memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap pelanggar hukum merupakan satu kewajiban kita sebagai bangsa yang beradab, " kata Tejo dalam sambutannya.

Baca juga: Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris dan IT, Pengurus Yayasan Kartika Jaya Cabang III Diponegoro Ikuti Bimtek

"Pengabaian terhadap hak-hak pelanggar hukum merupakan wujud bahwa kita belum mampu menunjukkan harga diri dan martabat sebagai sebuah negara yang merdeka, " imbuhnya.

Yang mana hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dewasa ini, permasalahan yang timbul dalan penyelenggaraan pemasyarakatan semakin kompleks, oleh sebab itu Kakanwil berharap kegiatan ini menjadi solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul.

Pria kelahiran Jakarta 57 tahun silam itu juga meminta jajarannya selalu menjaga soliditas dan sinergitas dengan stakeholder lainnya dalam rangka peningkatan tugas fungsi pemasyarakatan.

Baca juga: Anies Baswedan di Mata Seorang Herry Dharmawan, TGUPP Periode 2017-2022

"Saya optimis, yakin dan percaya Bapak dan Ibu semua akan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan dan diamanahkan dengan sebaik-baiknya, " kata Tejo.

Usai membuka kegiatan, Kakanwil berkesempatan memberi penguatan terkait arahan Presiden yakni implementasi reformasi birokrasi dalam 5 aspek tematik yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.

Yang selanjutnya dilanjutkan dengan paparan materi oleh Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restoratif Pemasyarakatan Pujo Harinto, dan Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Erwedi Supriyatno.